KUPANG, HN – Ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur tak cukup dibicarakan dari sisi produksi. Persoalan pangan juga berkaitan dengan perubahan iklim, akses masyarakat, pengelolaan lahan, pengetahuan pangan lokal hingga keterlibatan perempuan dan kelompok masyarakat.
Persoalan itu menjadi salah satu bahasan dalam Simpul Pangan Nusantara, konferensi ilmiah tentang sistem pangan berkelanjutan yang digelar di Kupang, Rabu, 16 September 2026.
Ada 31 makalah dan 18 poster ilmiah dipresentasikan dalam forum itu. Mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah dan pegiat pangan membahas berbagai praktik serta gagasan untuk memperkuat sistem pangan di NTT.
Kupang menjadi lokasi pertama dari tiga seri regional Simpul Pangan Nusantara. Forum berikutnya akan berlangsung di Makassar dan Palembang bulan Oktober 2026.
Pembahasan dibagi dalam empat tema, yakni inovasi tapak dan pertanian cerdas iklim, kelembagaan dan inklusi sosial, diversifikasi konsumsi dan ketahanan gizi, serta tata kelola bentang lahan dan kebijakan. Forum juga dilengkapi sesi poster dan dialog multipihak Semeja Makan.
Konferensi ini diselenggarakan Landscape Alliance, yang sebelumnya dikenal sebagai ICRAF Indonesia, bersama Bapperida NTT, Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
Direktur Landscape Alliance Asia Sonya Dewi dan Dekan Fakultas Pertanian Undana Tomycho Olviana menjadi pembicara kunci.
NTT dipilih sebagai lokasi pertama karena karakter wilayahnya yang menghadapi musim kemarau panjang dan curah hujan yang tidak menentu. Perubahan iklim membuat tantangan terhadap sistem pangan semakin besar.
Di sisi lain, masyarakat NTT memiliki beragam pangan lokal yang selama ini menjadi bagian dari strategi menghadapi kondisi iklim kering. Sorgum, jagung dan berbagai jenis umbi-umbian menjadi bagian dari kekayaan pangan.
Masalahnya, pengetahuan mengenai pangan lokal belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik sehingga berisiko hilang.
Landscape Alliance bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak 2021 menjalankan riset-aksi Land4Lives yang didukung pemerintah Kanada. Program tersebut antara lain menyasar ketahanan pangan dan gizi.
Melalui program kebun dapur, masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan maupun lahan komunal sebagai sumber pangan bergizi.
Hingga kini, pendekatan itu telah menjangkau 43 kebun pangan komunal dan 771 kebun pekarangan keluarga. Program itu juga didukung delapan rumah benih lokal dan telah melibatkan 1.288 peserta dalam peningkatan kapasitas pangan lokal dan gizi seimbang.
Program tersebut kemudian diperluas melalui kampanye pangan dan gizi yang terintegrasi di 37 puskesmas dan 27 gereja di TTS. Kegiatan itu melibatkan tenaga kesehatan, kader dan pemuka agama.
Salah satu programnya adalah Gerakan Ayah sebagai Konselor Pangan dan Gizi atau GASELOR. Lebih dari 40 Duta Ayah dilibatkan untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam pemenuhan gizi keluarga.
Upaya memperkuat ketahanan pangan juga dilakukan melalui pendidikan. Land4Lives bersama Dinas Pendidikan TTS mengembangkan kurikulum muatan lokal Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim. Kurikulum itu telah diujicobakan di lebih dari 30 sekolah dan menjangkau sekitar 2.000 murid.
Sebanyak 20 guru dan tim pengembang kurikulum telah mendapatkan pelatihan. Pada tahun ajaran 2026/2027, seluruh SD dan SMP di Kabupaten TTS telah mendapatkan pelatihan untuk menerapkan kurikulum tersebut.
Kurikulum itu juga disebut telah direkomendasikan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk direplikasi secara nasional.
Pengetahuan mengenai pangan lokal juga dihimpun melalui WikiPangan NTT yang memuat lebih dari 70 artikel mengenai bahan pangan lokal, mulai dari cara budi daya hingga nilai gizinya.
Kepala Bapperida NTT Theresia M. Florensia mengatakan hasil konferensi akan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pangan.
Menurut dia, pemerintah sedang menyusun Rencana Aksi Daerah pangan dan gizi. Hasil pembahasan dalam Simpul Pangan Nusantara akan diintegrasikan ke dalam dokumen tersebut.
“Secara khusus kami sedang menyusun RAD pangan dan gizi, dan hasil ini akan diintegrasikan ke dalam RAD Pangan dan Gizi,” ujar Theresia.
Ia mengatakan hasil penelitian yang relevan dengan kebijakan juga akan dipertimbangkan dalam strategi pembangunan daerah.
Theresia menyebut sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian NTT. Karena itu, peningkatan produksi perlu diikuti dengan penguatan rantai nilai dan pengolahan hasil agar manfaatnya lebih banyak dirasakan petani, nelayan dan peternak.
Menurut dia, sebagian kebutuhan pangan NTT masih harus didatangkan dari luar daerah karena produksi lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.
Pemerintah, kata Theresia, mendorong peningkatan produksi sekaligus melihat potensi pengembangan komoditas berdasarkan karakter wilayah.
Wilayah Flores, misalnya, dapat dikembangkan untuk komoditas tertentu seperti padi dan hortikultura. Sementara wilayah lain diarahkan pada perkebunan maupun perikanan dan kelautan.
Pemerintah juga meminta hilirisasi hasil perikanan. Pengolahan ikan dalam skala industri maupun melalui UMKM dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat ketika produksi ikan sedang melimpah.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Tomycho Olviana mengatakan kampus memiliki peran dalam menyediakan data dan hasil penelitian mengenai persoalan pertanian serta ketahanan pangan di NTT.
Menurut dia, Undana telah mendorong penelitian untuk mengidentifikasi persoalan di berbagai wilayah. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
“Peran kami akademisi bukan hanya turun menyelesaikan masalah, tapi kami juga sebagai peneliti yang menyelesaikan apa yang terjadi,” jelasnya.
Tomycho mengatakan NTT memiliki potensi produksi pertanian yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk mendukung kebutuhan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai ketahanan pangan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan menghadapi kerentanan iklim, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan pangan dan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti ilmiah.
Direktur Landscape Alliance Asia Sonya Dewi mengatakan persoalan pangan tidak dapat dipisahkan dari pertanian dan hutan.
Menurut dia, perubahan pola konsumsi pangan dapat meningkatkan kebutuhan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi itu berpotensi meningkatkan tekanan terhadap tutupan hutan.
Karena itu, ia mendorong sistem pertanian yang dapat menjaga produksi pangan sekaligus mempertahankan fungsi ekologis. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah agroforestri. “Agroforest itu merupakan jalan tengah,” ujar Sonya.
Menurut dia, sistem itu dapat membantu menyediakan pangan yang lebih beragam sekaligus mempertahankan jasa ekosistem.
Dia menyebut sangat penting melakukan riset, edukasi, advokasi serta penguatan kapasitas petani kecil dan rumah tangga agar dapat memanfaatkan lahan sesuai potensi lokal.
Pengetahuan itu, kata Sonya, perlu dihubungkan dengan kebijakan dan tata kelola lahan sehingga upaya memperkuat sistem pangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Research Office Landscape Alliance Balgies Devi Fortuna mengatakan selama bekerja di berbagai desa, pihaknya menemukan banyak pengetahuan mengenai pangan lokal yang tersebar di komunitas, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, mahasiswa dan akademisi. Namun, pengetahuan tersebut belum memiliki cukup ruang untuk dipertemukan.
“Kami merasa itu butuh wadah untuk dirangkum dalam suatu acara. Dan akhirnya kami mengadakan Simpul Pangan Nusantara ini untuk menjadi sebuah wadah supaya kita bisa share learning untuk semua orang,” ujar Balgies.
Ia berharap hasil forum tersebut dapat menjadi salah satu pondasi bagi Bapperida dalam menyusun kebijakan pangan di NTT.
Program Landscape Alliance sendiri telah bekerja di 32 desa di tiga provinsi, yakni NTT, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Masing-masing provinsi memiliki konteks persoalan pangan dan tata kelola lahan yang berbeda.
Sementara itu, Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada Alice Birnbaum mengatakan ketahanan pangan, ketahanan iklim dan kesetaraan gender menjadi sejumlah prioritas kerja sama Kanada di kawasan Indo-Pasifik.
Ia mencontohkan kegiatan di Desa Kualin dan Niki-Niki, TTS, yang memperlihatkan praktik pertanian cerdas iklim serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.
Melalui Simpul Pangan Nusantara, berbagai pengalaman tersebut dipertemukan dengan penelitian dan kebijakan.
Harapannya, pengetahuan yang selama ini tumbuh di tingkat tapak tidak berhenti sebagai praktik lokal, tetapi dapat menjadi bahan dalam menyusun arah pembangunan pangan NTT.***