KUPANG, HN – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meminta seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, dan Program Sekolah Rakyat tepat sasaran.
Demikian disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 dan Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Aula El Tari Kupang, Minggu 31 Mei 2026.
Menurut Saifullah, masih banyak kelompok rentan yang belum tercatat dalam sistem data nasional sehingga berpotensi tidak mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
“Presiden meminta data kita diakuratkan. Kalau data akurat, sasarannya tepat. Kalau sasarannya tepat, kesejahteraan itu bisa diukur peningkatannya,” ujar Saifullah.
Ia mengakui data sosial nasional masih belum sempurna. Karena itu, pemerintah pusat menjadikan pemutakhiran DTSEN sebagai program strategis nasional yang melibatkan BPS, pemerintah daerah, operator desa, pendamping PKH, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Data kita harus diakui secara jujur masih belum sempurna. Karena itu perlu perbaikan bersama,” jelas Saifullah.
Saifullah menegaskan operator desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peran penting dalam memastikan akurasi data masyarakat miskin dan rentan.
“Kalau data dari bawah keliru, kita semua di atas akan kesulitan. Karena itu operator desa sangat menentukan,” tegasnya.
Selain pemutakhiran data, Mensos menyebut Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di NTT, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kupang telah mencapai sekitar 72 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
Peserta sekolah tersebut diprioritaskan berasal dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan pekerja sektor informal dengan sistem pendidikan berasrama berbasis teknologi.
Saifullah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik perundungan, intoleransi, maupun kekerasan fisik dan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat.
“Kalau ada pelaku bullying, intoleransi, atau kekerasan seksual, langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut NTT menghadapi tantangan sosial yang cukup kompleks. Berdasarkan SUPAS 2025, lebih dari 75 persen penduduk NTT merupakan kelompok usia muda.
Namun, angka kelahiran di NTT masih mencapai 2,72, lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,13. Di sisi lain, angka kematian bayi mencapai 22,21 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional 14,12.
BPS juga mencatat terdapat 627.404 lansia di NTT. Dari jumlah tersebut, sekitar 118.711 orang hidup sendiri dan sebagian besar merupakan perempuan.
“Lebih dari 50 persen lansia di NTT masih bekerja dan mayoritas berada di sektor pertanian,” kata Amalia.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyatakan pemerintah provinsi mendukung penuh pemutakhiran DTSEN agar bantuan sosial dan program pembangunan tidak salah sasaran.
“Kami menyadari masih ada bias data, tetapi kami terus memperbarui bersama Dukcapil, pemerintah kabupaten/kota, dan BPS agar tidak ada masyarakat miskin yang tertinggal dari sistem,” ujar Melki.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT.***