KUPANG, HN – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH), mendesak Pemerintah Kota Kupang mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami siswa SMPN 8 Kota Kupang beberapa waktu lalu.
BKH menegaskan, program MBG tetap harus berjalan, namun dengan tata kelola yang lebih matang dan pengawasan yang diperketat.
Dia meminta pihak kepolisian, khususnya Polda NTT, ikut ambil bagian dalam mengawasi jalannya program tersebut untuk keamanan dan kesehatan para siswa
“Kita minta supaya persiapannya harus lebih matang. Kalau bisa tata kelolanya diperbaiki,” ujar BKH kepada wartawan di Kupang, Jumat 25 Juli 2025.
Menurut dia, insiden ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dia menyebut, kegagalan dalam tahap awal pelaksanaan adalah hal yang wajar, namun harus segera diperbaiki agar program dapat berjalan lebih baik ke depan.
“Saya harap kasus ini tidak terjadi lagi. Kalau terjadi satu atau dua kali itu wajar, tetapi harus dievaluasi dan diperbaiki supaya ke depan bisa lebih baik,” ungkapnya.
“Tidak boleh kasus ini dijadikan alasan untuk stop jalankan program MBG. Tidak boleh. Kita harus evaluasi supaya ke depan bisa lebih baik,” tambah BKH.
Politisi Demokrat ini mengusulkan agar Polda NTT memimpin upaya pengawasan bersama terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan penyedia layanan MBG sangat penting untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dan layak konsumsi
“Saya minta Polda NTT untuk ikut membantu memimpin anggota agar mengambil bagian dalam pengawasan MBG di NTT. Supaya program ini benar-benar bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa,” tandasnya.***