KUPANG, HN – Polda Nusa Tenggara Timur bakal membentuk tim untuk menelusuri kasus dugaan pengrusakan pembatas jalan yang merupakan fasilitas negara di Kelurahan Nunbaun Delah (NBD), Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bakal turun langsung ke lokasi guna mencari fakta terkait persoalan pengrusakan pembatas jalan, setelah mereka menerima aduan masyarakat (dumas) warga NBD yang rencananya diserahkan Senin pekan depan.
Langkah ini menyusul kedatangan masyarakat NBD ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT untuk menyampaikan laporan terkait pengrusakan pembatas jalan yang diduga dilakukan oleh Edy Latuparisa.
Masyarakat NBD, Zwengli Faley, menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan penyidik Polda NTT, dan masyarakat disarankan untuk mengubah laporan menjadi pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada Ditreskrimum.
Menurut Zwengli, mekanisme pengaduan masyarakat dinilai dapat membuka ruang bagi kepolisian untuk membentuk tim dan melakukan penelusuran langsung ke lokasi atau lapangan.
“Supaya mereka langsung membentuk tim untuk turun ke lokasi mencari tahu fakta-fakta. Karena selain pengrusakan pembatas jalan, ada juga klaim kepemilikan lahan,” ujar Zwengli, Jumat 13 November 2026.
Dia menyebut pihaknya akan mengikuti saran penyidik dengan memasukkan surat pengaduan secara resmi ke Polda NTT. Surat tersebut bakal diserahkan paling cepat pada Senin mendatang.
Zwengli menegaskan, pihaknya tidak menganggap saran penyidik sebagai penolakan terhadap laporan masyarakat. Sebaliknya, langkah itu dinilai sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan secara lebih menyeluruh.
“Polda tidak menolak. Mereka malah memberikan kami jalan keluar yang kami rasa jauh lebih baik. Artinya, dengan surat pengaduan itu, akses penyidikan lebih terbuka dan luas,” pungkasnya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) NBD, Otniel Lena, mengatakan pengrusakan pembatas jalan telah merugikan masyarakat. Apalagi, fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah yang seharusnya dijaga bersama.
Otniel menjelaskan, persoalan itu sebelumnya telah ditangani bersama pemerintah kelurahan dan kecamatan pada 6 Oktober 2026. Saat itu, Edy Latuparisa disebut mengakui telah merusak pembatas jalan dan siap untuk memperbaiki dalam waktu tiga hari.
Namun, menurut Otniel, hingga kini pembatas jalan tersebut belum diperbaiki. Bahkan, kerusakan disebut semakin bertambah.
“Ini menjadi satu soal yang kami pikir bahwa apa yang diceritakan pada tanggal 6 Oktober 2026 itu tidak dihiraukan. Bahkan dia seolah menganggap pemerintah setempat,” jelasnya.
Dia menegaskan pembatas jalan merupakan fasilitas negara yang juga menjadi kepentingan masyarakat. Karena itu, tindakan pengrusakan tidak boleh dibiarkan dan perlu diselesaikan melalui jalur hukum.
Otniel mengatakan pihak kelurahan, kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebelumnya telah turun ke lokasi untuk menangani persoalan tersebut.
Meski demikian, masyarakat memilih menyerahkan penyelesaian kasus kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi konflik baru di tengah warga.
“Kami tidak mau ribut di lokasi, karena itu bisa menimbulkan masalah baru. Jadi kita memilih untuk serahkan kasus ini ke pihak yang berwajib untuk menyelesaikan,” tegasnya.***