TTU, HN – Bank NTT Cabang Kefamenanu meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mendukung transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.
KKI tersebut diharapkan membuat transaksi belanja pemerintah daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Peluncuran KKI dilakukan Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo bertepatan dengan HUT ke-104 Kota Kefamenanu, Selasa 22 September 2026.
Kepala Bank NTT Cabang Kefamenanu Jorsalino Reynaldi Seran mengatakan penerapan KKI untuk tahap awal dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU.
“Awalnya untuk tiga instansi, tapi ini perdana sehingga sesuai instruksi Kepala BKAD kita terapkan untuk satu instansi pemerintah daerah, yaitu BKAD,” ujar Jorsalino.
Jorsalino menjelaskan KKI memungkinkan perangkat daerah melakukan transaksi belanja tanpa pembayaran tunai.
Kartu itu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, printer, listrik, hingga air.
“Transaksinya lebih mudah, kontrolnya lebih gampang, dan terutama dari sisi pertanggungjawaban karena dia langsung debet ke rekening giro yang ada di masing-masing dinas,” jelasnya.
Menurut dia, setiap transaksi menggunakan KKI tercatat dalam rekening koran. Sistem itu memudahkan pemerintah daerah melakukan pengawasan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Penerapan KKI juga diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.
“Intinya laporan pertanggungjawaban keuangan dan juga mencegah kebocoran. Memang dari awal kita launching ini untuk Pemerintah Kabupaten TTU melalui Bank NTT,” ungkapnya.
Bank NTT Cabang Kefamenanu berencana memperluas penggunaan KKI ke sejumlah perangkat daerah lainnya pada 2027. Beberapa di antaranya Bagian Umum, Sekretariat DPRD TTU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
“Tahun depan sudah bisa diikuti oleh dinas-dinas besar yang lain, di mana mereka akan melihat KKI berjalan baik dan efektif dan ikut,” ungkap Jorsalino.
Bupati TTU Falentinus Kebo mengatakan penerapan KKI diharapkan mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar semakin tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Dia menyebut dengan penerapan KKI, transaksi belanja pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkontrol sekaligus memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan Pemkab TTU.***