KUPANG, HN – PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Jamkrida NTT) menyiapkan langkah ekspansi bisnis dengan memperluas layanan penjaminan kredit hingga ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dua provinsi yang menjadi target penjajakan kerja sama adalah Maluku dan Maluku Utara (Malut), yang hingga saat ini belum memiliki perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Jamkrida NTT, Melki Laka Lena, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida NTT, Rabu 11 Maret 2026.
Menurut Melki, dalam RUPS tersebut para pemegang saham membahas berbagai agenda, mulai dari laporan keuangan perusahaan hingga rencana bisnis Jamkrida kedepan, khusus di tahun 2026.
“Pertama kita melihat bagaimana laporan keuangan dan strategi Jamkrida di tahun 2026. Kemudian membahas soal aset-aset yang akan dihapus bukukan serta proses pengurus baru yang sedang berjalan, juga berbagai hal internal lainnya,” ujar Melki.
Dia menilai kondisi Jamkrida NTT saat ini dalam posisi yang baik dan sehat. Namun demikian, Melki Laka Lena meminta agar pembenahan di internal juga harus tetap dilakukan.
“Saya lihat semua dilaporkan dengan baik. Intinya Jamkrida ini posisinya bagus dan sehat, tinggal dibenahi lagi,” jelasnya.
Melki mengatakan, sejumlah persoalan masa lalu yang sempat menjerat beberapa direksi kini terus dibereskan. Menurutnya, proses pembenahan perusahaan saat ini sudah berada pada jalur yang tepat.
“Pembenahan Jamkrida sekarang sudah on the track,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar itu.
Pemprov NTT, kata Melki, juga mendorong Jamkrida NTT untuk memperluas bisnis ke daerah lain yang belum memiliki lembaga penjamin kredit daerah.
Melki menyebut Maluku dan Maluku Utara menjadi dua daerah yang berpotensi untuk di jajaki kerjasama penjaminan.
“Untuk beberapa bisnis juga ada pemikiran kita agar merambah sampai ke luar NTT, di daerah lain yang memang Jamkrida-nya belum ada. Nanti saya komunikasi dengan gubernurnya sehingga kita bisa masuk sebagai penjamin di daerah mereka,” jelasnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Jamkrida NTT, Frits Oscar Fanggidae mengatakan kinerja perusahaan saat ini sudah berada dalam tren yang positif.
Pada tahun 2025, Jamkrida NTT berhasil menyetor dividen lebih dari Rp7,5 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTT. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024.
Untuk tahun 2026, kata dia, PT Jamkrida NTT menargetkan dividen meningkat hingga dua kali lipat menjadi sekitar Rp15 miliar.
“Di dalam rencana bisnis kami, laba bersih diproyeksikan meningkat sampai Rp25 miliar supaya proporsi dividen yang diserahkan ke Pemprov NTT bisa mencapai Rp15 miliar,” jelas Frits.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai karena tahun 2026 Jamkrida NTT memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp21 miliar.
Menurutnya, tambahan modal tersebut juga telah melalui proses audit oleh Inspektorat. “Inspektorat sudah audit. Semua sudah clear dan direkomendasikan bahwa Jamkrida NTT memenuhi syarat menerima tambahan penyertaan modal,” ujarnya.
Frits menjelaskan tambahan modal Rp21 miliar akan meningkatkan kapasitas penjaminan Jamkrida, yang diperkirakan bertambah hingga Rp400 sampai Rp500 miliar.
“Dengan begitu kapasitas penjaminan kita meningkat dan target bisnis kita juga bisa tercapai,” jelas Frids Fanggidae.
Dia menambahkan,Jamkrida NTT telah memiliki sistem penjaminan proyek yang terintegrasi secara online dengan 21 kabupaten/kota di NTT.
Melalui sistem tersebut, kontraktor tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Jamkrida untuk memperoleh sertifikat penjaminan.
“Prosesnya sudah online. Mereka bisa langsung mencetak sendiri sertifikat penjaminan di daerah masing-masing,” jelasnya.
Model layanan digital itu juga akan menjadi modal bagi Jamkrida NTT jika nantinya memperluas layanan ke Maluku dan Maluku Utara. “Karena mereka disana juga belum ada Jamkrida,” jelasnya.
Menurut dia, kerja sama akan dilakukan dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) wilayah setempat sehingga Jamkrida tidak perlu membuka kantor cabang baru.
“Semua nanti melalui kerja sama dengan Gapensi Maluku. Sama seperti di NTT, adminnya ada di kantor Gapensi di setiap kabupaten,” ujarnya.
Lewat pola itu Jamkrida NTT target di tahun 2026 dapat meningkatkan volume penjaminan, laba perusahaan, sekaligus kontribusi dividen bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapannya tahun 2026 kita benar-benar gas penuh, sehingga volume penjaminan naik, laba naik dan target dividen Rp15 miliar bisa tercapai,” pungkasnya.***