KUPANG, HN – Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ody Kalake mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui zoom meeting di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin 11 September 2023.
Ody Kalake, usai mengikuti Rakor menyampaikan empat catatan penting terkait upaya pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saya kira ada empat catatan penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti,” ujar Ody Kalake.
Menurutnya, poin pertama adalah Provinsi NTT tidak termasuk dalam gerakan nasional penanganan El Nino sebesar 500.000 hektar.
Ody Kalake juga menyebut NTT akan menerima alokasi sebanyak 1.540 kilogram bantuan pangan dari program CBP 2023.
Bantuan itu, kata dia, akan didistribusikan di Kota Kupang dan Kalabahi, Kabupaten Alor. Itu menjadi salah satu upaya mengatasi dampak inflasi.
Catatan penting lainnya adalah NTT masuk dalam zona B terkait harga beras. Kalake juga mengingatkan tentang kekosongan stok minyak curah di NTT.
Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin Rakor memaparkan kondisi terkini inflasi di Indonesia. Menurutnya, dari rilis BPS, Tito mengingatkan bahwa inflasi di bulan Agustus year on year sebesar 3,27 persen.
“Ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli yaitu 3,08%, tapi angka ini jika dibandingkan periode yang sama Agustus Tahun 2022 yang inflasinya dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM penyesuaian kenaikan BBM ditingkat Global di tahun lalu sehingga cukup tinggi yakni 3,87 persen,” jelasnya.
Namun, kata dia, jika melihat data dari bulan Juli ke bulan Agustus, sebetulnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02 persen, sehingga ada penurunan secara umum.
Kemudian kalau melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 inflasinya 1,43 persen, yang artinya cukup terkendali.
Tetapi perlu diwaspadai karena ada beberapa komoditas penyumbang utama seperti beras, cabe rawit dan cabe merah.
Cabe rawit dan cabe merah ini kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga,” ungkapnya.
Untuk masalah beras, kata dia, BULOG dan Badan Pangan sedang bekerja keras memperkuat cadangan stok pemerintah, termasuk mekanisme dengan importasi dari luar negeri.
“Disamping itu untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, BULOG, semuanya sedang bekerja disamping mekanisme bantuan sosial Kementerian Sosial,” jelasnya.
Dia berharap daerah juga mengecek cadangan beras melalui kerja sama dengan Bulog, dan mengecek secara berkala kenaikan harga beras di daerah masing-masing untuk dicarikan solusi.
“Yaitu memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah masing-masing, baik dari dana anggaran reguler Bansos maupun juga belanja tidak terduga,” jelasnya.
“Bisa juga diintervensi melalui subsidi logistik, sehingga harga di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi yang sulit dijangkau masyarakat,” tambah Tito.
Diharapkan juga inovasi dan kreasi dari Pemerintah Daerah maupun satgas pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH juga memaparkan upaya meminimalisir terjadinya inflasi beras.
Menurutnya, terkait kenaikan harga beras, mulai awal September akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jumlahnya lebih kurang 21,3 juta.
“Penerima KPM akan mendapatkan beras 10kg setiap bulan dan akan keluar lebih kurang 210 ribu ton beras selama 3 bulan mulai bulan September, Oktober dan November,” jelasnya.
“Jika hara beras masih naik, kami harapkan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar,” tambahnya.
Edhi menjelaskan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka pengendalian inflasi, hari ini 11 September 2023 dilaksanakan penyaluran bantuan pangan beras dan telur untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu ada telur dan daging ayam untuk keluarga resiko Stunting (KRS) sebanyak 1,4jt KRS.
“Bantuan itu akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara,” pungkasnya.
Rakor itu menghadirkan 6 narasumber yang memaparkan materi-materi terkait pengendalian inflasi di Indonesia diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang memaparkan terkait Tinjauan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-1 September 2023.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH memaparkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi Pangan Daerah.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari memaparkan Upaya Stabilisasi Harga Bahan Pangan Perum Bulog.
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Drs. Isy Karim, M.Si memaparkan Update Perkembangan Harga Minyak Goreng.
Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf memaparkan Laporan Perkembangan Untuk Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan di Lapangan oleh Satgas Pusat dan Daerah.
Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto memaparkan terkait Data Pelaksanaan TMC dan Ketahanan Pangan TNI di Daerah.***