JAKARTA, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta pemerintah pusat menurunkan bunga pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Usulan itu disampaikan saat bertemu jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Selain keringanan bunga utang, Melki juga membahas pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akses hibah pemerintah pusat, hingga peluang pendanaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenkeu, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat. Melki diterima Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti bersama jajaran kementerian.
Melki mengatakan, penurunan bunga pinjaman PT SMI diperlukan untuk mengurangi beban keuangan daerah. Dengan begitu, pemerintah provinsi memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Usulan pemerintah provinsi NTT adalah menurunkan bunga pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang kami lakukan di masa lalu. Kami meminta agar bunganya bisa diturunkan,” ujar Melki.
Persoalan pembiayaan PPPK juga menjadi perhatian dalam pertemuan. Menurut Melki, kebijakan pengangkatan dan pengelolaan PPPK memiliki konsekuensi terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga membutuhkan pembahasan bersama pemerintah pusat.
Melki Minta Hibah Pusat untuk Infrastruktur hingga Pendidikan
Selain keringanan utang dan pembiayaan PPPK, Melki berharap NTT kembali mendapatkan dukungan hibah atau grant dari pemerintah pusat.
Ia menyebut hibah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.
“Kami juga mendiskusikan terkait hibah atau grant yang masuk melalui pemerintah pusat dan biasanya disalurkan ke daerah-daerah. Kami berharap NTT juga bisa seperti masa lalu mendapatkan bantuan hibah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” jelasnya.
Melki turut mengusulkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT mendapat ruang lebih besar untuk mengakses skema CSR perusahaan. Skema ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan dan mendukung kebutuhan masyarakat.
Pembahasan juga mencakup program pemerintah pusat di daerah serta peluang pengembangan pembiayaan inovatif untuk memperkuat ekonomi NTT.
Melki berharap berbagai usulan tersebut dapat membantu daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan dengan Kemenkeu berlangsung sebelum Melki menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, yang salah satu penerimanya adalah tokoh asal NTT, Frans Seda.***