KUPANG, HN – Warga NBD, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menolak upaya penguasaan ruang publik di kawasan pantai Nunbaun Delha (NBD) untuk kepentingan usaha pribadi. Warga bahkan berencana melaporkan dugaan perusakan fasilitas negara dan penyerobotan lahan ke polisi dalam pekan ini.
Penolakan itu mencuat setelah pembatas jalan yang dibangun pemerintah melalui Balai Jalan diduga dibongkar oleh seorang pelaku usaha bernama Edy Latuparisa. Pembongkaran itu disebut dilakukan untuk membuka akses masuk ke lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha.
Warga menilai tindakan itu berpotensi menghilangkan fungsi ruang terbuka yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Mereka juga mempersoalkan klaim kepemilikan lahan oleh Edy yang disebut telah mengantongi putusan pengadilan dan membayar pajak.
Kasat Pol PP Kota Kupang, Rudi Abubakar, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat membuka usaha. Namun, aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan merusak fasilitas publik.
“Kalau proses pembangunannya itu merusak fasilitas publik, kami akan tegur,” ujar Rudi kepada wartawan di Kupang, Rabu 11 November 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kupang telah meminta Edy untuk memperbaiki pembatas jalan yang rusak dalam waktu lima hari. Petugas dijadwalkan akan kembali melakukan pengecekan pada Senin mendatang.
Jika hingga batas waktu tersebut tanggul belum diperbaiki, pemerintah akan memasang garis polisi atau police line di lokasi.
“Kami pemerintah Kota Kupang tegas bahwa yang bersangkutan ini harus memperbaiki pembatas jalan yang sudah dirusak ini dalam waktu lima hari kedepan. Hari Senin petugas akan datang untuk cek. Kalau belum dikerjakan, saya akan pasang police line,” ungkapnya.
Rudi menjelaskan, Edy sebelumnya telah mengajukan permohonan izin pembongkaran kepada Balai Jalan. Namun, menurut dia, permohonan tersebut belum mendapat jawaban.
Karena itu, Rudi pertanyakan keputusan pembongkaran yang dilakukan sebelum adanya persetujuan dari pihak berwenang.
“Kalau Balai Jalan belum menjawab, kenapa berani membongkar pembatas jalan itu. Karena membongkar fasilitas negara itu masuk unsur pidana,” terangnya.
Sementara itu, Camat Alak, Amsi Yolah, meminta seluruh pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi sebelumnya.
Dia berharap Edy memenuhi komitmen tersebut agar persoalan tidak kembali memicu konflik di tengah masyarakat.
“Kita berharap ada kepatuhan dari para pihak untuk mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Untuk Pak Edy, kami menaruh harapan agar patuh terhadap komitmen yang sudah dibuat sehingga jangan timbul lagi konflik di sekitar sini,” ujar Amsi.
Di sisi lain, warga NBD, Zwengli Faley, mengatakan masyarakat merasa ada upaya penyerobotan terhadap ruang publik di kawasan pantai NBD.
Menurut dia, kawasan yang selama ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat mulai ditutup dengan bangunan. Warga juga mempersoalkan pembongkaran pembatas jalan dan menyerobot tanggul yang berfungsi sebagai penahan gelombang.
“Kami merasa ada upaya penyerobotan untuk menguasai ruang publik. Kita lihat sendiri bahwa area pantai ini sudah ditutup oleh bangunan-bangunan yang sebenarnya untuk ruang keterbukaan publik,” ujar Zwengli.
Dia menjelaskan, masyarakat selama ini mengetahui kawasan tersebut sebagai ruang publik. Area di bagian depan bahu jalan juga dimanfaatkan warga untuk berjualan.
Zwengli menyebut warga sebelumnya sudah meminta agar tidak ada lagi pembongkaran bahu jalan setelah mediasi dilakukan. Namun, warga menilai persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
“Kami masyarakat menolak ini. Kami akan melaporkan dia secara pidana dengan pasal pengrusakan. Kami sedang mengumpulkan beberapa data dan dalam minggu ini kami buat laporan polisi. Paling cepat besok,” pungkasnya.
Edy Sebut Punya Putusan Pengadilan
Menanggapi penolakan warga dan teguran pemerintah, Edy Latuparisa menyatakan dirinya hanya meminta kebijakan pemerintah agar mendapat akses untuk menjalankan usaha.
Ia mengklaim lahan yang dipersoalkan telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Edy juga menyebut telah membayar pajak sehingga merasa memiliki dasar hukum untuk melakukan aktivitas di lokasi.
“Karena tanah ini sudah ada putusan pengadilan, saya sudah bayar pajak karena saya sebagai warga negara yang baik. Jadi tidak mungkin saya melakukan aktivitas tanah yang bukan milik saya, yang dasarnya tidak kuat,” ujar Edy.
Menurut dia, kegiatan usaha yang direncanakan juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Edy juga membantah berencana membangun bangunan permanen. Ia mengatakan hanya ingin menempatkan kontainer berukuran besar sehingga membutuhkan akses masuk ke lokasi.
Terkait pembatas jalan yang telah dibongkar, Edy menyatakan bersedia memperbaikinya setelah proses pembangunan selesai.
“Masalah perbaikan pembatas jalan nanti kita perbaiki. Saya bilang saya turunkan material dulu untuk saya aktivitas membangun. Kalau material saya taruh di jalan kan salah nanti. Jadi itu yang saya minta kebijakan pemerintah. Nanti kalau proses pembangunan selesai, tanggul ini akan saya perbaiki,” ungkapnya.
Dia mengaku keberatan jika aktivitas usahanya dianggap sebagai bentuk penguasaan ruang publik. Edy bahkan mempersilahkan warga menempuh jalur hukum apabila merasa memiliki hak atas tanah itu.
“Kalau tadi ada masyarakat yang mau laporkan saya, ya silahkan. Kalau memang mereka merasa bahwa tanah ini milik mereka, ya bawa ke pengadilan. Karena ini semuasudah ada putusan pengadilan dan sudah inkrah,” terangnya.***