KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena memaparkan capaian pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah indikator makro disebut menunjukkan tren positif.
LKPJ tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT, Kamis 26 Maret 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2025 mencapai 69,89 poin. Angka ini meningkat 0,75 poin atau 1,08 persen dibandingkan tahun 2024.
“Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak,” ujar Gubernur Melki.
Selain itu, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen. Angka ini turun 1,10 persen dibandingkan Maret 2025 dan turun 1,52 persen dibandingkan September 2024.
Sedangkan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada September 2025 tercatat sebanyak 1,03 juta orang, berkurang 57,09 ribu orang dari Maret 2025 dan turun 76,24 ribu orang dibandingkan September 2024.
Di sisi lain, tingkat pengangguran pada November 2025 juga menurun. Angkanya turun 0,21 persen dibandingkan Agustus 2025 dan turun 0,7 persen dibanding Februari 2024.
Ekonomi Tumbuh 5,34 Persen
Melki juga memaparkan pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 yang mencapai 5,34 persen secara tahunan (year-on-year).
Pertumbuhan tertinggi di sektor industri pengolahan sebesar 20,35 persen. Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 26,92 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 20,35 persen. Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 26,92 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Emanuel Melkiades Laka Lena juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN membuat sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal.
“Kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,” jelasnya.
Sejumlah langkah dilakukan, seperti digitalisasi pembayaran, retribusi daerah serta pemberian keringanan pajak kendaraan.
Upaya itu diharapkan meningkatkan efisiensi, memperluas pelayanan, serta meminimalkan potensi kebocoran.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.
Melalui program One Village One Product (OVOP), saat ini terdapat 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan ruang pemasaran melalui pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota.
Langkah ini dapat memperluas akses pasar bagi produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di NTT.***