MABAR, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para bupati se-daratan Flores menemui Komisi V DPR RI di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat 9 Oktober 2026.
Pertemuan itu mereka membahas percepatan pemulihan infrastruktur pascagempa, termasuk kebutuhan anggaran rekonstruksi Rp1,1 triliun dan pembangunan Jalan Lintas Utara Flores senilai Rp2,5 triliun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, kebutuhan rekonstruksi pascabencana melalui Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Dia berharap anggaran itu dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan.
Selain itu, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Proyek tersebut masih dalam tahap studi. Jika prosesnya selesai sesuai rencana, pekerjaan fisik diperkirakan dapat dimulai pada 2028.
“Sekarang masih dalam tahap studi dan jika studi selesai, perkiraan saya pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan pada 2028,” ujar Lasarus.
Selain anggaran rekonstruksi, Komisi V mendorong percepatan penanganan pengungsi dan rumah warga yang rusak. Lasarus meminta BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta lembaga terkait menindaklanjuti pemulihan perumahan sesuai komitmen pemerintah.
Untuk rumah rusak ringan, ia menyebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai sekitar Rp20 juta per rumah sebagai salah satu skema yang dapat didorong.
Komisi V juga menyoroti keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Komodo. Hambatan atau obstacle di kedua ujung landasan pacu perlu ditangani melalui pekerjaan pemotongan dan penimbunan tanah (cut and fill).
Kebutuhan anggaran pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai Rp60 miliar. “Untuk keselamatan, kita tidak boleh tawar-menawar,” ujar Lasarus.
Di luar penanganan pascagempa, Komisi V turut membahas usulan pembangunan pelabuhan perikanan agar hasil tangkapan ikan NTT dapat diekspor langsung dari daerah, serta pembangunan dermaga penyeberangan untuk mendukung konektivitas dan pariwisata.
Lasarus menyatakan kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah akan dibawa untuk diperjuangkan sesuai kewenangan kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena memaparkan skala kerusakan akibat bencana di Flores. Berdasarkan data pemerintah daerah dan instansi teknis, sebanyak 102.243 rumah terdampak, terdiri atas 26.959 rumah rusak berat, 23.137 rusak sedang, dan 52.147 rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan.
Di sektor jalan provinsi, survei terhadap jaringan sepanjang 437,29 kilometer menemukan 15 titik kerusakan kritis.
Sementara itu, sembilan daerah irigasi mengalami kerusakan berat dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melaporkan 49 titik kerusakan sumber daya air.
Melki mengatakan, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan akses transportasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Menurut dia, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah membuat dukungan pemerintah pusat dan DPR RI sangat dibutuhkan, terutama untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melki berharap pertemuan itu menghasilkan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat dan DPR RI.
Pemulihan Flores harus dilakukan secara terpadu agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan infrastruktur yang rusak segera berfungsi.***