KUPANG, HN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristo Loko, menyebut sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT tidak hanya dapat dilakukan melalui Partai Golkar.
Menurut Kristo, seluruh partai politik maupun berbagai lembaga dan wadah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengundang Bank NTT memberikan sosialisasi terkait akad KUR kepada para pelaku UMKM.
Kristo mengatakan itu usai berkomunikasi dengan Direktur Utama Bank NTT terkait beredarnya surat atau memo internal bank mengenai kegiatan sosialisasi akad KUR yang digelar atas undangan DPD Partai Golkar NTT.
“Bank NTT membuka kesempatan kepada lembaga atau wadah apapun, termasuk partai politik, untuk mengundang Bank NTT memberikan materi sosialisasi akad KUR ini,” ujar Kristo, Rabu 12 Agustus 2026.
Kristo menjelaskan, surat yang beredar merupakan memo internal Bank NTT untuk menghadiri kegiatan sosialisasi terkait akad KUR yang akan dikucurkan Bank NTT. Kegiatan itu digelar atas undangan DPD Partai Golkar NTT.
Dalam memo internal itu, kata Kristo, telah disebutkan secara jelas bahwa tuan rumah kegiatan adalah DPD Partai Golkar NTT, sementara Bank NTT hadir sebagai narasumber.
“Dari memo internal termuat maksud jelas bahwa tuan rumah acara adalah DPD Partai Golkar NTT, sedangkan pihak Bank NTT hadir sebagai narasumbernya,” jelas Kristo.
Kristo menegaskan keterlibatan Bank NTT dalam kegiatan yang digelar Partai Golkar bukan berarti sosialisasi KUR hanya diperuntukkan bagi satu partai politik.
Sebaliknya, Bank NTT justru membuka ruang seluas-luasnya bagi partai politik lain maupun organisasi dan lembaga masyarakat untuk menggelar kegiatan serupa.
Menurut dia, kesempatan itu penting dimanfaatkan karena masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mengenai mekanisme dan akad KUR.
“Jadi kesimpulannya, tidak hanya Partai Golkar. Partai lain dan wadah lain pun dipersilahkan seluas-luasnya untuk mengundang Bank NTT melakukan sosialisasi terkait akad KUR ini,” tegas Kristo.
Kristo mengatakan Bank NTT saat ini memiliki alokasi dana KUR sebesar Rp350 miliar. Namun, hingga kini realisasinya baru mencapai sekitar Rp20 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di NTT.
Karena itu, menurut Kristo, diperlukan berbagai wadah untuk memperluas sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui program KUR dan memahami proses akad maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Sekarang ini dari dana KUR yang tersedia Rp350 miliar, yang sudah terealisasi baru mencapai angka Rp20 miliar,” ungkapnya.
Kristo juga menyebut Bank NTT berharap para anggota DPRD yang sekaligus menjadi pengurus partai politik dapat membantu mempertemukan pelaku UMKM dengan pihak perbankan.
Caranya, para anggota dewan dapat mengumpulkan pelaku UMKM melalui wadah partai masing-masing, kemudian berkomunikasi dengan Bank NTT untuk menghadirkan narasumber dalam kegiatan sosialisasi KUR.
Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat penyerapan dana KUR sekaligus membuka akses pembiayaan bagi UMKM.
“Bank NTT sangat membutuhkan banyak media dan wadah untuk menyampaikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM agar bisa terserap semuanya dalam waktu tiga bulan ke depan,” jelas Kristo.
Dengan sisa dana KUR yang masih besar, Kristo mendorong seluruh pihak tidak memperdebatkan siapa yang menjadi penyelenggara sosialisasi.
Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana informasi mengenai KUR dapat menjangkau sebanyak mungkin pelaku UMKM di NTT.
“Semua partai politik dan wadah lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengundang Bank NTT. Tujuannya agar informasi KUR semakin luas dan penyalurannya bisa lebih maksimal,” pungkasnya.***