KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk percepatan transisi energi nasional berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk target pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Demikian disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena usai menerima kunjungan General Manager PLN NTT Eko Sulistyono bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana Prof. Philiphi de Rozari, Selasa 24 Maret 2026.
Melki menilai kebijakan presiden yang mendorong peralihan dari energi fosil ke energi bersih merupakan langkah strategis menuju kemandirian dan efisiensi energi nasional.
Program tersebut mencakup pembangunan PLTS skala besar, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan EBT, serta pengembangan bioenergi berbasis komoditas.
“Sebagai Gubernur NTT, saya siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan energi listrik berbasis EBT di daerah ini,” tegas Melki.
Ia menyebut kesiapan itu didukung status NTT sebagai salah satu provinsi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan energi baru terbarukan.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mempercepat langkah-langkah konkret untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Menurut Melki, pertemuan dengan PLN dan kalangan akademisi difokuskan pada pemetaan menyeluruh terhadap potensi energi terbarukan di NTT, baik yang sudah dikembangkan maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
“Kami membahas secara detail potensi yang ada di NTT, apa saja yang sudah berjalan, yang sedang dikerjakan, dan yang akan dikembangkan ke depan bersama PLN dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Dia menegaskan, hasil pemetaan tersebut tidak hanya menjadi dasar pengembangan proyek energi, tetapi juga akan diintegrasikan dalam kebijakan daerah, termasuk sebagai muatan lokal dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.
Selain itu, Pemprov NTT akan mendorong pengembangan sektor ketenagalistrikan yang sepenuhnya berbasis potensi EBT, sebagai langkah konkret mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Melki juga mengungkapkan bahwa PLN NTT telah mulai bergerak dalam pengembangan energi terbarukan di wilayah tersebut.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk mempercepat transisi energi.
“Dengan kolaborasi ini, kami pastikan NTT akan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menjalankan instruksi Presiden untuk beralih dari energi fosil ke energi berbasis EBT,” katanya.
Ia berharap langkah itu tidak saja menjadi kebijakan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menjadi penanda kesiapan NTT mendukung agenda nasional kemandirian energi.
General Manager PLN NTT F. Eko Sulistyono menilai agenda kemandirian energi yang dicanangkan pemerintah pusat merupakan momentum strategis untuk mengoptimalkan potensi EBT di seluruh wilayah NTT sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.
“PLN memandang ini sebagai peluang untuk memperkuat sistem kelistrikan dan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan di NTT,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PLN akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pemetaan potensi EBT, pengkajian proyek yang telah berjalan, serta penyusunan rencana pengembangan yang terukur dan berkelanjutan.
Dari hasil kajian teknis tersebut, PLN akan mengusulkan sejumlah lokasi prioritas sebagai proyek percontohan (pilot project) kemandirian energi berbasis EBT.
Model ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di NTT untuk mempercepat terbentuknya ekosistem energi bersih.
“Beberapa lokasi akan kami siapkan sebagai pilot project yang nantinya bisa dikembangkan di wilayah lain,” kata Eko.
PLN juga menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Manfaat pengembangan EBT diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha dan sektor produktif di seluruh NTT.
Langkah percepatan ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian energi, sekaligus menjawab tantangan geografis NTT sebagai wilayah kepulauan yang selama ini masih bergantung pada energi berbasis fosil. (Ocep).***