KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena meminta tim peneliti untuk mengevaluasi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang dinilai tidak berdampak bagi masyarakat akan dipangkas.
Pemangkasan ini terkait efek perang antara Iran dan Israel yang diprediksi akan mempengaruhi sektor ekonomi, APBN, APBD 1 dan APBD 2, serta ekonomi mikro di daerah.
Pemerintah pusat juga tengah mempertimbangkan satu hari Work From Home (WFH) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat rapat bersama tim peneliti, terkait tindak lanjut hasil kajian 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Program Pemerintah Pusat di NTT.
Melki menyebut evaluasi program harus menggunakan metode Context, Input, Process, dan Product (CIPP) yang digunakan tim peneliti untuk mengkaji program Dasa Cita.
“Hasil ini saya coba pelajari, saya dan wakil gubernur akan bahas dengan tim percepatan, maupun dengan masing-masing OPD. Saya minta agar evaluasi atau mereview program mereka sesuai metode CIPP yang sudah dibuat tim peneliti,” ujar Melki, Selasa 24 Maret 2026.
Dia meminta OPD mengevaluasi program sesuai metode CIPP, serta menyesuaikan dengan kondisi terkini dari pemerintah pusat.
“Kita harus sesuaikan diri dengan kondisi republik yang saya lihat, sebentar lagi mungkin habis Lebaran atau Paskah nampaknya Pemerintah Pusat akan melakukan proses penyesuaian belanja dan postur anggaran,” jelasnya.
Menurut dia, jika perang Iran dan Israel berlanjut, maka semua asumsi APBN pasti berubah. Berbagai parameter makro ekonomi pasti berubah dan mempengaruhi belanja APBN termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten.
“Jadi kita harus persiapkan kemungkinan penyesuaian dari perubahan indikator makro ekonomi,” jelas Melki Laka Lena.
Dia menegaskan, program yang tidak berdampak akan dihentikan, tetapi anggaran gaji dan TPP ASN tetap diprioritaskan.
Jika hal ini terjadi lanjutnya, ruang fiskal akan semakin menyempit dan pemerintah akan merasionalisasikan program OPD yang tidak berdampak bagi masyarakat.
“Program tidak berdampak terhadap pembangunan NTT kita stop dan akan saya coret. Kalau Gaji dan TPP ASN tetap kita anggarkan” tegasnya.
Metode yang dipakai peneliti bisa menjadi parameter untuk melihat kembali program-program yang ada di masing OPD. Ia meminta program yang diusulkan untuk dilaksanakan tahun anggaran 2026 ditelaah kembali.
Koordinator tim peneliti, Welly Kause menyampaikan hasil kajian Dasa Cita pertama, Membangun Rantai Pasok dari ladang/laut ke pesar. Fokus dari kajian ini adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi NTT.
Welly menjelaskan ada empat sub kegiatan yang dikaji oleh tim peneliti, bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT, tahun 2025-2029.
Sub kegiatan itu yakni pertama: pengelolaan, penyaluran, pengadaan, serta koordinasi cadangan pangan pemerintah provinsi, kedua: penyusunan proyeksi neraca pangan, ketiga: koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga, keempat: promosi pencapaian konsumsi pangan perkapita melalui media provinsi.
Tim Peneliti melakukan kajian dengan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Namun demikian paparan itu belum menggambarkan keseluruhan kajian program, karena masih membutuhkan banyak data.
“Evaluasi hanya untuk satu kegiatan, masih bersifat sementara dan belum final. Capaian 2025 belum bisa dianalisis, tim masih membutuhkan banyak data untuk diolah,” ujar Welly.
Salah satu peneliti, Sirilus Lelan memberikan usul agar dokumen anggaran dipelajari lagi oleh Tim Asistensi karena ada beberapa sub program yang aktivitas programnya tidak menjawab tujuan program, melainkan hanya bersifat rutinitas OPD.
“Kami melihat di dokumen anggaran tahun 2025 aktivitas dalam penganggaran tersebut tidak menjawab kegiatan dan sub kegiatan, yang sesuai dengan Dasa Cita melainkan hanya menjawab rutinitas perangkat daerah. Usul saya Tim Asistensi harus lebih jernih melihat dokumen tersebut,” ujarnya.
Peneliti lainnya Deni Alfian menambahkan agar dokumen anggaran yang diserahkan ke Tim Asistensi tidak di waktu yang mepet, mengingat dokumen itu membutuhkan waktu untuk dipelajari.***