KUPANG, HN – Hasil survei Voxpol Center menyebut sebanyak 80,5 persen masyarakat Nusa Tenggara Timur puas dengan kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma.
Angka itu terungkap dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Sofyan Hotel Cut Meutia, Jumat 13 Februari 2026.
Kegiatan ini menghadirkan Gubernur NTT sebagai narasumber utama bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Diskusi diikuti 50 peserta, terdiri dari 30 jurnalis media nasional dan 20 mahasiswa serta diaspora NTT. Sejumlah pimpinan OPD Pemprov NTT dan Ketua KADIN NTT turut hadir.
Survei dilakukan Voxpol secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka pada 5-14 Januari 2026. Sebanyak 800 responden tersebar proporsional di 22 kabupaten/kota di NTT.
Teknik sampling menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen, sehingga hasilnya dinilai representatif secara ilmiah.
Selain tingkat kepuasan 80,5 persen, survei juga mencatat sektor prioritas masyarakat meliputi ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur dan layanan dasar, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Melki menyebut hasil survei menjadi cerminan sekaligus rekomendasi perbaikan pembangunan ke depan.
“Capaian 80,5 persen ini bukan angka untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, dan masukan masyarakat selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur.
Melki menyebut angka kemiskinan NTT per Februari 2026 turun menjadi 17,5 persen dari 18,6 persen pada Maret 2025.
Pemprov NTT, kata dia, akan menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin pada 2026 serta memperkuat percepatan penurunan stunting melalui pola orang tua asuh.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi terus didorong lewat program OVOP (One Village One Product) dan penguatan pasar lokal melalui NTT Mart.
Pemerintah juga memastikan pengawasan program pusat seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.
Melki menegaskan akan menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan. “Jangan ada lagi yang bermain data kemiskinan sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dia mengatakan, penindakan tidak hanya kepada oknum aparat, tetapi juga masyarakat mampu yang sengaja menerima bantuan sosial melalui praktik manipulasi data.
Terkait pelaksanaan PON 2028, Melki memastikan ajang olahraga nasional yang akan digelar bersama Nusa Tenggara Barat tetap berjalan sesuai rencana.
NTT dan NTB, kata dia, hanya akan merenovasi venue yang sudah ada. Jika ada cabang olahraga yang belum tersedia, akan memanfaatkan venue di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Prinsipnya PON NTT-NTB tetap berjalan tanpa membebani APBN,” pungkasnya.***