KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendoromg perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya (SBD).
Melki Laka Lena menilai bahwa kasus tersebut bukanlah bentuk kegagalan dari program MBG itu sendiri, melainkan persoalan teknis pada level pelaksana yang perlu segera dibenahi.
“Kalau kita kerja sesuai arahan yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan pihak terkait lainnya, maka insiden keracunan seharusnya tidak terjadi. Ini persoalan tata kelola yang perlu diperhatikan secara serius,” ujar Melki, Rabu 24 Juli 2025.
Gubernur Melki menyampaikan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang telah berjalan di berbagai wilayah NTT.
“Program MBG ini sudah berjalan dan saatnya kita evaluasi secara komprehensif. Tujuannya agar pelaksanaannya dapat dipercepat dan lebih tepat sasaran sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat,” jelasnya.
NTT sendiri mendapatkan kuota pendirian dapur MBG sebanyak 800 unit, dengan target minimal 600 dapur. Melki meminta agar percepatan pembangunan dapur MBG disikapi dengan serius, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Melki menegaskan, percepatan pembangunan dapur MBG sangat penting agar anak-anak NTT tidak kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, keberadaan dapur MBG juga menjadi peluang kerja bagi masyarakat.
“Program MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga berdampak pada ekonomi. Ia bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok pangan lokal di sekitar sekolah dan dapur yang dibangun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Melki menyebut program MBG berperan penting untuk mengentaskan stunting dan masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di NTT.
Karena itu, kata Laka Lena, setiap elemen pemerintah wajib untuk memastikan implementasi program ini berjalan tanpa hambatan.
“Jadi tdak boleh ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan program MBG. Program ini adalah prioritas kita bersama,” tegasnya.
Gubernur Melki juga segera bentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat Provinsi NTT, jjuga mendorong pembentukan Satgas serupa di seluruh kabupaten/kota.***